Senin – Jumat (08.00 – 17.00)
Dewi Pertiwi (DEWI) — Gerakan Perempuan Indonesia
← Semua Pemikiran Kader

Demokrasi Indonesia di Balik Bayang-bayang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP)

Alana Maria

Alana Maria

Kader DEWI · 11 November 2026

44 dibaca1 dibagikan

Demokrasi menjadi pilar utama dalam sistem tata kelola modern yang menjanjikan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan (Dahl, 2000). Hubungan antara demokrasi dan perempuan menjadi sangat signifikan karena partisipasi perempuan dalam proses politik tidak hanya mencerminkan tingkat inklusivitas sebuah sistem demokratis, tetapi juga menentukan kualitas pengambilan keputusan yang dihasilkan (Phillips, 1995). Demokrasi yang sehat membutuhkan representasi yang beragam, dimana suara perempuan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Young, 2000). 

Bagi Indonesia sendiri, nampaknya perjalanan menuju cita-cita tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan budaya yang kompleks. Posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Report yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 87 dari 146 negara dengan skor 0,697. Adapun pada sub indeks pemberdayaan politik, urutan Indonesia berada di angka 81 dengan skor 0,181. Berangkat dari data tersebut, tantangan seperti apa yang sebenarnya terjadi saat ini?

Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, demokrasi Indonesia pasca-reformasi 1998 telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik perempuan, ditandai dengan pengesahan kebijakan afirmasi seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 22,07%, dari target minimal 30% yang telah ditetapkan (KPU, 2024). Alih-alih data aktual menunjukkan bahwa capaian ini masih jauh dari target ideal, persentase yang bukan sekedar “hanya” ini tetap patut kita apresiasi sebagai capaian tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Di sisi lain, laporan Women’s Research Institute (WRI) tahun 2024 memberikan gambaran lebih mendalam mengenai tantangan ini. Berdasarkan survei yang dilakukan WRI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD), ditemukan bahwa 82% perempuan politisi melaporkan peningkatan intensitas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP) selama Pemilu 2024 dibandingkan pemilu sebelumnya (WRI, 2025). Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pola sistemik seperti intimidasi digital, diskriminasi dalam struktur partai, dan normalisasi kekerasan dalam budaya politik. Realitanya, KTPP masih belum dipahami secara menyeluruh di Indonesia dan kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar serta tak terelakkan selama pemilu berlangsung. Selain itu, dalam laporan Badan Pengawas Pemilu tahun 2024, terdapat 54 perbuatan asusila dan pelecehan seksual oleh penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP (Bawaslu, 2024). Data ini semakin menegaskan urgensi penyelesaian KTPP yang masih menjadi permasalahan serius.

Dampak dari KTPP ini sendiri ternyata sangat signifikan terhadap kinerja politik perempuan. Survei WRI-WFD menunjukkan bahwa 86% responden menyatakan kekerasan tersebut memengaruhi kinerja mereka, dengan 37% menganggap dampaknya sangat besar dan 49% cukup besar. Dampak ini terbagi dalam beberapa dimensi: psikologis (trauma dan hilangnya kepercayaan diri), partisipasi politik (penurunan minat dan penarikan diri), serta sistemik (eksklusi yang menghambat keterwakilan substantif). Lantas, sejauh apa hubungan KTPP dengan kualitas demokrasi?

Penurunan partisipasi politik perempuan menjadi salah satu dampak nyata dari kekerasan politik yang mereka alami pada Pemilu 2024. Hasil penelitian WRI lagi-lagi menyoroti banyak perempuan korban kekerasan politik memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya, mencerminkan rasa apatis yang tumbuh akibat berbagai hambatan sistemik dalam partisipasi politik. Hambatan tersebut, seperti diskriminasi berbasis gender, praktik politik uang, dan manipulasi nomor urut oleh partai politik, secara signifikan mengurangi peluang perempuan untuk memenangkan pemilihan. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa sistem politik masih gagal memberikan ruang yang aman dan adil bagi perempuan untuk berkontribusi, sehingga menghambat inklusivitas yang menjadi esensi demokrasi.

Tidak sampai di sana, dampak ini membawa implikasi yang lebih luas pada kemerosotan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Minimnya keberhasilan perempuan dalam pemilu akibat kekerasan politik mengakibatkan representasi yang tidak seimbang dalam lembaga-lembaga politik, yang pada gilirannya melemahkan kualitas kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan demokratis. Ketidakhadiran suara dan perspektif perempuan dalam pembuatan kebijakan publik cenderung terabaikan atau tidak mendapat prioritas. Akibatnya, demokrasi kehilangan dimensi inklusif yang esensial untuk menghasilkan keputusan yang adil dan representatif, menciptakan lingkaran setan dimana eksklusi perempuan terus memperburuk legitimasi dan efektivitas sistem demokratis.

Kondisi ini juga sedikit banyak terefleksi dalam indeks demokrasi Indonesia dari data Freedom House tahun 2024, dengan skor keseluruhan 56/100, yang terdiri dari 28/40 untuk hak politik (political rights) dan 28/60 untuk kebebasan sipil (civil liberties). Indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan selama satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan masih menjadi faktor dalam beberapa indikatornya. Dalam kategori “Supremasi Hukum,” salah satu sub indeksnya menyoroti beberapa undang-undang nasional dan peraturan daerah yang masih mendiskriminasi perempuan, baik secara eksplisit maupun dalam implementasinya. Sementara itu, dalam kategori “Otonomi Pribadi dan Hak Individu,” di dalamnya terdapat dua sub indeks yang menekankan pada hak perempuan yang relatif buruk atas harta gono-gini dan peraturan daerah berbasis syariah di banyak kabupaten yang ditegakkan secara diskriminatif, salah satunya terhadap perempuan. 

Jika kita telaah lebih dalam melalui perspektif teori demokrasi Amartya Sen (1999), demokrasi harus menjamin kebebasan substantif bagi semua warga, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.  Pertama, Sen berpendapat bahwa tanpa inklusivitas, kualitas demokrasi menurun karena keputusan politik tidak mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, sebuah pandangan yang selaras dengan Young (2000) yang menyoroti pentingnya keragaman suara untuk legitimasi dan responsivitas demokrasi. Representasi substantif perempuan di parlemen sebesar 22,07% pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa hambatan ini bukan soal “angkanya,” tetapi tentang kapabilitas perempuan dalam memengaruhi kebijakan.  

Kedua, dampak eksklusi perempuan dalam politik memiliki implikasi yang jauh melampaui keterwakilan, sebagaimana terlihat dalam minimnya legislasi yang mengatasi kekerasan berbasis gender atau ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan, yang pada akhirnya memperkuat struktur patriarki dalam institusi politik (Tripp, 2015). Sen menegaskan bahwa demokrasi inklusif harus memungkinkan dialog publik yang melibatkan semua kelompok, termasuk perempuan untuk menghasilkan kebijakan responsif, dan ketidakhadiran suara mereka melemahkan kapasitas parlemen untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Demokrasi homogen rentan terhadap polarisasi dan ketidakstabilan karena kepentingan perempuan tidak terwakili, sebuah realitas di Indonesia oleh budaya patriarki dalam partai politik yang memandang perempuan hanya sebagai pelengkap kuota (WRI, 2025). 

Ketiga, Sen lebih lanjut menghubungkan inklusivitas dengan stabilitas sosial, memperingatkan bahwa ketimpangan yang tidak terselesaikan—seperti 53% korban KTPP yang enggan melapor akibat skeptisisme terhadap institusi (WRI, 2025)—dapat menciptakan krisis kepercayaan publik. Akibatnya, institusi legislatif menjadi kurang responsif terhadap dinamika sosial, sebuah masalah yang Sen anggap sebagai kegagalan demokrasi dalam memajukan keadilan. 

Terakhir, dampak ini sebenarnya menciptakan efek domino yang mencerminkan apa yang Sen gambarkan sebagai penyangkalan kebebasan, dimana rendahnya keterwakilan perempuan pada 2024 berkorelasi dengan stagnasi skor Global Gender Gap (WEF, 2024), menghambat transformasi sosial yang lebih luas. Pada tingkat yang lebih luas, Sen menghubungkan kondisi ini dengan hambatan terhadap pembangunan berkelanjutan, sebuah indikator kualitas demokrasi modern, dimana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil.

Sederet masalah dan kondisi yang terjadi di atas membawa kita pada penegasan akan pentingnya reformasi institusional. Sen menekankan reformasi institusional diperlukan dalam meningkatkan kapabilitas perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara setara. Sejalan dengan penelitian WRI, perubahan struktural dan institusional, termasuk reformasi kebijakan dan hukum, penguatan penegakan aturan, serta pelatihan dan edukasi bagi pemangku kepentingan, juga menjadi faktor kunci. Sebagai penjaga gerbang utama, dimulai dari transformasi partai politik yang lebih inklusif, responsif gender, dan berpihak pada perempuan—melalui desentralisasi pengambilan keputusan dan pelibatan perempuan dalam proses-proses internal partai—dapat menjadi sebuah langkah maju dalam mendorong perlindungan hukum, pembaruan norma gender, hingga penguatan jaringan dalam mengatasi tantangan ini. 

Pada akhirnya, hanya dengan memastikan setiap individu, termasuk perempuan, memiliki suara yang didengar dan perlindungan yang adil, demokrasi dapat memenuhi janjinya akan keadilan dan pembangunan manusia.


44 dibaca1 dibagikan
Bagikan

Artikel ini merupakan pemikiran pribadi kader dan telah melalui review redaksi DEWI. Isi menjadi tanggung jawab penulis.