Senin – Jumat (08.00 – 17.00)
Dewi Pertiwi (DEWI) — Gerakan Perempuan Indonesia
← Semua Pemikiran Kader

KETIKA SUARA PEREMPUAN TERBUNGKAM DI RUANG AMAN: SAATNYA KITA BERGERAK, BERDAYA, DAN BERDAMPAK

Nabillah Ariztya

Nabillah Ariztya

Kader DEWI · 11 November 2026

2 dibaca0 dibagikan
Sebuah refleksi perempuan atas peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Sukoharjo

Ada satu pertanyaan yang terus berputar setelah mengetahui peristiwa yang terjadi di sebuah pondok pesantren putri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagaimana jika perempuan yang sedang tertidur di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya, tiba-tiba dibangunkan oleh suara dobrakan pintu, bentakan, dan kehadiran aparat bersenjata? 

Pertanyaan tersebut bukan sekadar pengandaian. Pada 27 Oktober 2026, Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, menjadi lokasi penggeledahan oleh aparat kepolisian pada sekitar pukul 03.20 WIB. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian publik setelah pihak pesantren menyampaikan kronologi yang memuat dugaan tindakan intimidatif terhadap para santriwati dan ustazah yang sedang beristirahat. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kewenangan tersebut telah dilaksanakan dengan cara yang patut, proporsional, manusiawi, serta mempertimbangkan kondisi perempuan dan anak-anak yang berada di dalamnya.
Sebab, izin melakukan tindakan hukum bukanlah izin untuk mengabaikan martabat manusia.
Di balik pintu asrama, ada perempuan yang berhak merasa aman

Ada satu hal yang perlu kita pahami bersama: pesantren putri bukan sekadar sebuah bangunan. Di dalamnya terdapat ruang kehidupan perempuan. Ketika sebuah asrama putri didatangi aparat pada dini hari, kita tidak bisa mengabaikan dimensi gender dalam peristiwa tersebut.
Mengapa?
Karena perempuan memiliki kebutuhan privasi dan perlindungan yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan yang melibatkan tubuh, pakaian, ruang pribadi, dan rasa aman mereka. 

Kita harus berhenti menempatkan persoalan ini sebagai perdebatan mengenai pakaian semata. Yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa seorang perempuan harus kehilangan kesempatan untuk menjaga privasinya dalam sebuah tindakan penegakan hukum?
Apakah tidak ada pendekatan yang lebih manusiawi untuk memasuki lingkungan asrama perempuan? Apakah seluruh penghuni harus mengalami ketakutan yang sama hanya karena aparat sedang mencari pihak yang diduga berkaitan dengan suatu perkara?

Indonesia bukan negara yang tidak memiliki aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang.
Artinya, perlindungan hukum bukan hanya milik mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kemampuan untuk membela diri. Perlindungan hukum juga menjadi hak seorang santriwati berusia 10 tahun yang bahkan mungkin belum sepenuhnya memahami mengapa kamarnya didatangi aparat bersenjata pada dini hari. 

Lebih jauh lagi, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Komitmen ini memperlihatkan bahwa perlindungan perempuan bukan sekadar persoalan kepedulian sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk menghapus diskriminasi dan menjamin kesetaraan.  

Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, secara khusus mengatur hak perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui Pasal 147. Perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan merendahkan, menyalahkan, maupun mengintimidasi; mendapatkan pendamping; serta memperoleh pertimbangan khusus berdasarkan kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan aparat penegak hukum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui pernyataannya pada 1 November 2026, meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an. Komnas HAM menyoroti perlindungan terhadap 12 santriwati berusia 10–16 tahun dan meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, serta anak-anak yang diduga mengalami trauma. 

Pada 2 November 2026, Komnas Perempuan mengeluarkan Pernyataan Sikap Nomor 77/HM.02.03/XI/2026 dengan judul yang sangat penting untuk kita renungkan: Upaya Paksa Tidak Boleh Digunakan sebagai Legitimasi Kekerasan Berbasis Gender dan Pelanggaran Hak Perempuan. Komnas Perempuan menyampaikan empati kepada para santriwati dan guru perempuan, sekaligus mengecam dugaan kekerasan dan pengabaian prosedur hukum. Komnas Perempuan juga meminta adanya pemeriksaan independen, pengawasan eksternal oleh Kompolnas, pemulihan psikososial, serta perlindungan bagi para saksi.

Ombudsman Republik Indonesia bahkan telah mengingatkan bahwa kewenangan yang sah harus dijalankan dengan cara yang patut. Dalam siaran pers pada 31 Oktober 2026, Ombudsman menegaskan bahwa izin penggeledahan dari pengadilan bukanlah izin untuk bertindak tanpa batas. Lembaga tersebut meminta evaluasi atas dugaan tindakan intimidatif, keterbukaan mengenai dasar hukum penggeledahan, pengembalian barang yang tidak berkaitan dengan perkara, serta pemulihan psikososial bagi anak-anak dan santriwati yang terdampak.

Di sisi lain, Polri menyatakan bahwa keluhan masyarakat akan didalami secara objektif dan profesional. Polri juga menyampaikan empati kepada santri dan keluarga yang terdampak. Pada 2 November 2026, Polri mengumumkan penonaktifan Kapolres Sukoharjo beserta tiga personel lainnya sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan internal. Langkah ini patut dicatat, tetapi tentu belum menggantikan kebutuhan akan pemeriksaan yang transparan, pertanggungjawaban yang jelas, dan pemulihan bagi pihak terdampak.

Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat: perhatian publik memiliki batas waktu, sedangkan dampak psikologis dari sebuah pengalaman traumatis bisa bertahan jauh lebih lama.
Jangan sampai hari ini kita ramai membicarakan para santriwati, tetapi beberapa minggu kemudian kita melupakan mereka ketika pemberitaan sudah berganti dengan isu lain.
Jangan biarkan perempuan saling membungkam
Sebagai perempuan, mari kita renungkan satu hal: mengapa dalam banyak persoalan yang menyangkut perempuan, kita masih sering menemukan perempuan lain yang justru memilih diam, menyalahkan, atau menjauhkan diri dari persoalan tersebut?

Kita boleh berbeda pendapat mengenai suatu perkara, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan empati terhadap perempuan yang sedang berada dalam situasi rentan.

Bayangkan jika yang berada di dalam asrama tersebut adalah adik perempuan kita, anak kita, sahabat kita, atau bahkan diri kita sendiri. Apakah kita masih akan mengatakan bahwa kesempatan untuk mengenakan pakaian yang layak adalah hal yang tidak penting?

Apakah kita masih akan menganggap ketakutan seorang anak perempuan sebagai persoalan sepele?


Solidaritas perempuan tidak boleh dibangun berdasarkan kesamaan agama, organisasi, pendidikan, latar belakang sosial, maupun pilihan hidup. Solidaritas harus berangkat dari kesadaran bahwa setiap perempuan berhak diperlakukan secara manusiawi. Hari ini mereka adalah santriwati di Sukoharjo. Besok, situasi serupa bisa menimpa perempuan lain di tempat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda pula.


DEWI PERTIWI: Perempuan tidak cukup hanya peduli, Perempuan harus bergerak
Bergerak, dengan berani menyuarakan persoalan perempuan, menyebarkan informasi yang benar, serta tidak membiarkan dugaan ketidakadilan berlalu tanpa perhatian.
Berdaya, dengan meningkatkan pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, memberikan edukasi hukum, dan menciptakan ruang aman agar perempuan berani menyampaikan pengalaman serta pendapatnya.
Berdampak, dengan mengawal penyelesaian persoalan, mendorong pemulihan bagi pihak terdampak, serta memastikan adanya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebermanfaatan bagi perempuan di seluruh Indonesia. Bukan hanya bagi perempuan yang sudah memiliki keberanian untuk berbicara, tetapi juga bagi mereka yang belum mempunyai akses, ruang, pengetahuan, atau kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan memperjuangkan haknya

Sebagai bagian dari DEWI PERTIWI, kami  ingin mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk melihat peristiwa Sukoharjo bukan semata-mata sebagai kasus yang menimpa sebuah pesantren, melainkan sebagai pengingat bahwa perjuangan atas hak perempuan masih membutuhkan perhatian, keberanian, dan konsistensi kita bersama. Mari bergerak ketika ada ketidakadilan. Mari berdaya dengan pengetahuan dan keberanian. Mari menciptakan dampak yang dapat dirasakan oleh perempuan lain, bahkan oleh mereka yang belum mampu menyuarakan dirinya sendiri.
Sebab, gerakan perempuan tidak seharusnya hanya terdengar ketika perempuan sudah menjadi korban. Gerakan perempuan harus hadir untuk mencegah perempuan menjadi korban berikutnya.

Kita mungkin tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi pada malam itu. Namun, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengalaman tersebut tidak menjadi sesuatu yang harus dialami perempuan lain di kemudian hari. Karena ketika satu perempuan kehilangan ruang untuk bersuara, perempuan lainnya tidak boleh kehilangan keberanian untuk memperjuangkannya.

DEWI PERTIWI — Bergerak, Berdaya, Berdampak.
2 dibaca0 dibagikan
Bagikan

Artikel ini merupakan pemikiran pribadi kader dan telah melalui review redaksi DEWI. Isi menjadi tanggung jawab penulis.